JAKARTA — Reformasi intelijen di Indonesia kembali disorot, bukan semata pada soal modernisasi alat dan struktur, melainkan pada dua pekerjaan rumah yang dinilai paling mendasar: pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Tanpa pembenahan di dua sektor itu, reformasi dikhawatirkan hanya berhenti sebagai jargon kelembagaan.
Gagasan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” yang digelar di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta. Dalam forum tersebut, para narasumber menilai intelijen Indonesia perlu ditata lebih rapi agar mampu menjawab tantangan keamanan yang kian kompleks, termasuk ancaman siber dan perubahan lingkungan strategis global.
Pengawasan Intelijen Dinilai Masih Rentan Kepentingan Politik
Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menilai pengawasan intelijen yang selama ini dijalankan Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih cenderung politis. Menurut dia, model pengawasan semacam itu belum cukup kuat untuk memastikan kerja intelijen berjalan sesuai mandat dan tidak diseret ke kepentingan tertentu.
Aditya menekankan perlunya skema pengawasan yang lebih terstruktur dan memiliki batas kerja yang jelas. Dengan cara itu, reformasi intelijen tidak hanya terlihat dari perubahan organisasi, tetapi juga dari cara negara memastikan lembaga intelijen tetap berada dalam koridor demokrasi.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif LESPERSSI Rizal Darma Putra menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai kontrol demokratis atas kerja intelijen harus tetap dijaga agar pengawasan tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
“Prinsip akuntabilitas tetap harus dijaga agar ada kontrol demokratis yang efektif,” kata Rizal. Ia menambahkan, pengawasan semestinya mampu mengungkap penyalahgunaan wewenang, bukan hanya memeriksa laporan di atas kertas.
BIN Berubah, tetapi Tantangan Baru Bermunculan
Dari sisi kelembagaan, mantan Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Rodon Pedrason melihat Badan Intelijen Negara (BIN) telah berkembang cukup jauh dalam beberapa tahun terakhir. BIN dinilai makin adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan telah membentuk sejumlah kedeputian baru yang berkaitan dengan siber, komunikasi, dan informasi.
Namun, perkembangan itu juga memunculkan tantangan baru. Jurnalis Andhika Dinata mengingatkan bahwa kultur intelijen yang terlalu terbuka berisiko menggerus prinsip kerahasiaan yang justru menjadi napas utama kerja intelijen. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sipil dalam ekosistem intelijen dinilai masih sangat terbatas.
Sementara itu, analis utama Maha Data Lab 45, Diyauddin, menyoroti risiko ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional. Menurut dia, hal itu dapat membuka celah keamanan yang serius, terutama di tengah ancaman disinformasi dan manipulasi data yang bergerak cepat.
Reformasi Tak Cukup dengan Perubahan Struktur
Diskusi yang dipandu Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, itu juga menyinggung bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, masih ada banyak pekerjaan yang belum tuntas. Pengawasan, tata kelola, dan penguatan kelembagaan disebut sebagai titik-titik yang masih membutuhkan perhatian serius.
Para pembicara sepakat, reformasi intelijen tidak bisa hanya dibaca sebagai pembaruan struktur atau penambahan unit kerja. Yang lebih penting adalah memastikan sumber daya manusia dikelola dengan baik, pengawasan berjalan efektif, dan prinsip demokrasi tidak dikorbankan atas nama efisiensi.
Dalam konteks itu, reformasi intelijen Indonesia dipandang bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar lembaga ini tetap profesional, akuntabel, dan siap menghadapi ancaman yang kian bergerak lintas batas.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
