Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah memberikan pernyataan terkait pengenaan tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebesar 32 persen. Kebijakan ini menandai dimulainya perang dagang yang diumumkan oleh Trump lebih awal dari jadwal semula. Dalam konferensi pers, Trump menyebut kebijakan ini sebagai ‘Hari Pembebasan’ atau ‘Liberation Day’, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampaknya. Tarif resiprokal AS ini diprediksi akan berdampak signifikan pada daya saing ekspor Indonesia, terutama pada sektor elektronik, tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, dan produk perikanan laut seperti udang.
Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara dan nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif AS. Kesiapan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif AS sejak awal tahun. Namun, pemerintah juga aktif melakukan negosiasi dengan pihak AS untuk mencari pengecualian tarif atau pengurangan beban tarif pada sektor-sektor strategis yang tertentu.
Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, menjaga kepercayaan pasar, dan menarik investasi demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah itu meliputi perbaikan struktural, kebijakan deregulasi, serta peningkatan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kerja sama dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN diharapkan dapat mengurangi dampak pengenaan tarif AS terhadap perekonomian regional. Trump di sisi lain menegaskan bahwa kebijakan tarif tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi Amerika, mengkritisi negara-negara yang dianggap mendapat keuntungan lebih dari perdagangan dengan AS tanpa memberikan imbal balik yang setara.
