Wamenkop Ingatkan Pentingnya Kikis Praktik Rentenir, Tengkulak, dan Pinjaman Online
JAKARTA — Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) perlu hadir bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi, melainkan sebagai penyangga utama bagi warga desa yang kerap berhadapan dengan tengkulak, rentenir, hingga pinjaman online. Menurut dia, koperasi desa harus menjadi off taker atau penampung hasil produksi masyarakat agar rantai ekonomi di desa tidak lagi dikuasai pihak-pihak yang merugikan.
Koperasi sebagai penyangga hasil produksi desa
Ferry menyebut, melalui KDMP, berbagai produk warga dapat disalurkan lebih tertata, mulai dari pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner. Skema ini diharapkan membuat petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di desa memiliki saluran pemasaran yang lebih adil, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
Ia juga mendorong KDMP menjadi ujung tombak pelaksanaan program pemerintah dengan menggerakkan lebih dari 80 ribu koperasi desa dan kelurahan yang ditargetkan mampu menyalurkan produk dari BUMN maupun pemerintah. Sejumlah koperasi yang lebih dulu diuji coba, kata Ferry, telah mendapat pendampingan dari kopontren yang dinilai maju, seperti Kopontren Sunan Drajat dan Sidogiri di Jawa Timur serta Kopontren At-Ittifaq di Jawa Barat.
Upaya menekan jerat pembiayaan informal
Ferry menekankan, tujuan besar Kopdes/Kelurahan Merah Putih adalah mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada praktik pembiayaan yang mencekik. Rentenir, tengkulak, dan pinjaman online disebutnya sebagai persoalan yang selama ini membuat ekonomi warga sulit berkembang. Dengan koperasi yang hadir dekat dengan masyarakat, ia berharap akses pembiayaan dan distribusi hasil usaha bisa lebih sehat dan transparan.
Menurut Ferry, koperasi juga dapat membuka jalan bagi masyarakat untuk masuk ke sektor produksi, distribusi, hingga industri. Dengan begitu, ekonomi umat dan ekonomi rakyat tidak berhenti di level konsumsi, tetapi tumbuh menjadi gerakan yang lebih mandiri.
Dukungan lembaga keagamaan dan data desa yang presisi
Pemerintah, kata Ferry, juga akan terus menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam penguatan koperasi-koperasi masjid yang bisa membantu warga di sekitar tempat ibadah. Ia berharap dukungan dua lembaga itu dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui gerakan ekonomi berbasis komunitas.
Namun, Ferry mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa dilepaskan dari data desa yang akurat dan presisi. Tanpa basis data yang baik, koperasi desa berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, kerja sama antara pemerintah, koperasi, dan lembaga keagamaan dinilai menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat di akar rumput.
Source link
