JAKARTA — Wacana penggunaan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun pada 2026 kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena besarnya anggaran, tetapi juga karena tuntutan agar pengelolaannya berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran. Di tengah perhatian publik terhadap program tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan bahwa ancaman penipuan keuangan atau scam tetap menjadi persoalan serius yang bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
Dadan Hindayana Soroti Penggunaan Dana MBG 2026
Dalam Talkshow Potret 1 Tahun Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Kantor Berita Antara, Jakarta, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan gambaran penggunaan dana MBG sebesar Rp 335 triliun pada 2026. Program ini diposisikan sebagai salah satu instrumen penting untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang, sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Pemerintah menaruh harapan besar pada program ini agar manfaatnya tidak berhenti pada pembagian makanan semata. Di lapangan, MBG juga dipandang sebagai bagian dari upaya jangka panjang memperbaiki kualitas sumber daya manusia, terutama pada kelompok usia sekolah yang menjadi sasaran utama program.
OJK Ingatkan Risiko Scam Keuangan
Di forum berbeda, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa praktik scam keuangan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kerugian individu. Dalam acara Indonesia Digital Bank Summit 2025 sekaligus peluncuran Kampanye Nasional Waspada Penipuan dan Keuangan Ilegal di Jakarta, Mahendra menyebut penipuan semacam ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap industri keuangan.
Menurut dia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama sektor keuangan. Karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penipuan serta aktivitas keuangan ilegal perlu dilakukan bersama oleh seluruh pihak, mulai dari regulator, pelaku industri, hingga masyarakat.
Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Dalam situasi ketika program pemerintah seperti MBG menyedot perhatian dan anggaran besar, isu integritas pengelolaan dan keamanan transaksi menjadi semakin relevan. Program berskala besar membutuhkan pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar sampai ke penerima, sementara di sisi lain masyarakat juga dituntut lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan keuangan yang kian beragam.
Pesan yang mengemuka dari dua agenda tersebut sama-sama menekankan satu hal: kepercayaan publik tidak bisa dijaga hanya dengan kebijakan, tetapi juga dengan disiplin pengawasan dan kewaspadaan terhadap praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Source link
