Pelaporan keuangan nasional akan mengalami perubahan signifikan mulai tahun 2027 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem data keuangan yang kokoh dan menegakkan standar pelaporan yang seragam bagi pelaku usaha dari berbagai sektor. Dengan melakukan penyederhanaan sistem dan integrasi lintas lembaga, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas data keuangan nasional secara signifikan. Fokus utama perubahan ini adalah pemanfaatan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau financial reporting single window.
Melalui PBPK, pelaku usaha tidak perlu lagi menyampaikan laporan keuangan ke berbagai lembaga, melainkan cukup melalui satu pintu yang akan secara otomatis diteruskan ke pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selain memudahkan pelaku usaha, sistem ini juga akan membantu basis data pemerintah menjadi lebih kaya sehingga kebijakan fiskal dan ekonomi dapat diformulasikan dengan lebih tepat sasaran.
PP 43/2025 menjadi landasan tata kelola baru untuk pelaporan keuangan nasional. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin, menegaskan bahwa aturan ini akan menyatukan proses penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan dari berbagai sektor. Pemerintah juga memastikan bahwa pelaksanaan aturan ini akan dilakukan secara bertahap, dengan sektor pasar modal mulai menerapkan kewajiban pelaporan melalui PBPK secara penuh pada tahun 2027, sementara sektor lain akan menyesuaikan berdasarkan kesiapan dan koordinasi antar lembaga. UMKM juga dipastikan tidak akan dibebani oleh proses transisi tersebut.
