Isu mengenai perlunya menetapkan banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera sebagai bencana nasional belakangan menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan. Ada dorongan dari sejumlah anggota legislatif agar status bencana nasional segera diumumkan oleh Presiden, sementara pihak lainnya mengingatkan perlunya pertimbangan mendalam sebelum mengambil keputusan tersebut.
Penetapan status bencana nasional sering dianggap dapat mempercepat proses penanganan bencana, khususnya di ketiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan status tersebut, banyak kalangan berharap adanya konsentrasi upaya yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh dari pemerintah pusat.
Namun, tidak sedikit ahli dan praktisi kebencanaan yang menyoroti pentingnya ketepatan mekanisme penetapan status bencana. Prof Djati Mardiatno dari UGM misalnya, mengingatkan bahwa penetapan status sebaiknya mengikuti tahapan administratif dan teknis yang berlaku, yang melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak paling dekat dengan dampak bencana.
Menurut Djati, selama pemerintah daerah masih mampu mengelola penanganan darurat, mereka sebaiknya tetap menjadi ujung tombak di lapangan. Pergeseran penanganan secara langsung ke pemerintah pusat tanpa dasar pertimbangan kebutuhan di lapangan dikhawatirkan justru akan menurunkan kinerja struktural pemerintah daerah yang sudah siap. Tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia sendiri memang mengatur bahwa eskalasi status kebencanaan harus dilakukan secara bertahap, dari level daerah hingga pusat, dengan memperhitungkan kapasitas daerah menghadapi situasi bencana.
Pernyataan dari Djati juga menyinggung soal peran dan kesempatan daerah untuk bekerja secara otonom dalam mengendalikan bencana sebelum intervensi pusat diperlukan. Jika pemerintah pusat langsung mengambil alih melalui status nasional, bisa terjadi tumpang tindih dan daerah kehilangan ruang gerak yang justru dapat memperlambat proses evakuasi dan pemulihan.
Terkait soal ketersediaan dana untuk penanganan bencana, baik dengan status nasional maupun tidak, pemerintah tetap dapat menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) yang sudah tertuang dalam APBN. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menegaskan bahwa regulasi dan peraturan perundangan sudah memberi jaminan penyaluran dana cepat tanggap untuk keperluan darurat kebencanaan. Dana tersebut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan PP No 21 Tahun 2008 yang mengatur kemudahan pencairan dan fleksibilitas penggunaannya, baik oleh BNPB maupun BPBD, sehingga aksi lapangan tidak terganjal masalah administratif.
Tidak hanya itu, situasi terakhir menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan alokasi dana hingga ratusan miliar rupiah untuk menanggulangi dampak banjir dan tanah longsor di Sumatera. Selain dana, pemerintah juga memastikan penyediaan logistik darurat dan sumber daya lain sudah menjadi prioritas nasional. Menteri Koordinator PMK, Pratikno, menegaskan bahwa Presiden telah memberikan instruksi agar seluruh sektor pemerintahan menjadikan respon bencana di Sumatera sebagai prioritas utama, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dan pendistribusian logistik.
Aspek keamanan juga menjadi bahan pertimbangan penting dalam penetapan status bencana. Status nasional menurut sejumlah pengamat, berpotensi menjadi celah masuknya campur tangan asing melalui bantuan kemanusiaan. Pengalaman di berbagai negara seperti Myanmar dengan isu Topan Nargis memperlihatkan sensibilitas yang tinggi terhadap kemungkinan intervensi asing. Studi-studi akademis bahkan menunjukkan bahwa meski bantuan internasional dapat mengatasi kekurangan sumber daya, risiko kehadiran pihak asing juga bisa membawa masalah politik dan keamanan tersendiri. Pelibatan negara sahabat dalam penanggulangan bencana sering kali menimbulkan kekhawatiran tersendiri, bahkan di antara anggota kawasan seperti ASEAN.
Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan membuka akses bantuan asing dan lebih memilih memaksimalkan kemampuan internal nasional. Pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat tetap digerakkan untuk bekerja secara terkoordinasi di bawah kendali BNPB sebagai institusi utama. Sumbangan masyarakat berupa dana, logistik, serta keterlibatan sukarelawan lokal telah terbukti sangat signifikan dalam setiap kejadian bencana di tanah air. Berbagai kelompok masyarakat secara mandiri membentuk jaringan bantuan dan mengelola penyaluran bantuan tanpa perlu menunggu status nasional. Fenomena ini menunjukkan tingginya solidaritas sekaligus kompetensi warga dalam menangani bencana.
Selain itu, Djati menambahkan bahwa keberadaan sistem koordinasi yang mantap jauh lebih krusial dari sekadar status label bencana nasional. Politisasi status seharusnya tidak mengabaikan kebutuhan pembangunan sistem yang bisa menyinergikan semua stakeholder. Dengan begitu, baik pemerintah pusat, daerah maupun elemen masyarakat dapat bekerja bersama secara efektif, terlepas dari status formal yang melekat pada bencana tersebut. Sinergi yang terkoordinasi inilah yang diyakini sebagai kunci sukses menghadapi tantangan bencana di Indonesia.
Hal terpenting dalam penanganan bencana adalah percepatan dan ketepatan respons untuk menyelamatkan korban dan mendukung pemulihan wilayah terdampak. Oleh karena itu, diskusi mengenai status bencana nasional tidak perlu menghambat aksi nyata dan kolaborasi berbagai pihak, dengan tetap berlandaskan pada aturan dan mekanisme yang ada demi keefektifan dan keamanan seluruh proses penanganan.
