Pemerintah sayap kiri Spanyol pada 15 Desember 2025 memberlakukan denda sebesar 64 juta Euro (setara dengan Rp1,2 triliun) kepada Airbnb karena memasang iklan properti sewa yang melanggar aturan di tengah krisis perumahan. Denda tersebut diumumkan oleh kementerian urusan konsumen dalam sebuah pernyataan resmi, yang menegaskan bahwa Airbnb harus memperbaiki pelanggaran dengan menghapus konten ilegal. Lebih dari 65.000 iklan di platform tersebut dilaporkan melanggar peraturan, termasuk promosi properti tanpa izin atau nomor izin yang tidak sesuai.
Menurut laporan kementerian urusan konsumen, denda yang diberikan kepada Airbnb setara dengan enam kali lipat keuntungan ilegal yang diperoleh perusahaan antara peringatan pertama dan penghapusan iklan. Peningkatan pariwisata di Spanyol telah memberikan dampak positif bagi ekonomi, namun juga menimbulkan keprihatinan di kalangan warga lokal tentang krisis perumahan yang semakin memburuk. Pemerintah Spanyol telah menetapkan perumahan sebagai prioritas utama bagi koalisi minoritas, mengingat meningkatnya jumlah turis asing yang datang ke negara tersebut.
Selain Airbnb, Booking.com juga diwajibkan oleh kementerian urusan konsumen pada Juni 2025 untuk menghapus ribuan iklan ilegal. Menteri Urusan Konsumen Spanyol, Pablo Bustinduy, menegaskan bahwa tidak ada perusahaan yang kebal hukum, terutama dalam masalah perumahan. Krisis perumahan di tempat-tempat padat seperti Barcelona disebabkan oleh penyewaan jangka pendek yang membuat sebagian warga hidup dalam kondisi sulit. Dalam konteks ini, pemerintah terus mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan masyarakat.
