Jakarta — Pemerintah Indonesia membuka jalur negosiasi yang tak hanya soal tarif, tetapi juga akses terhadap mineral kritis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat (AS) mengenai peluang kerja sama di sektor tersebut, sebagai bagian dari pembahasan tarif nol persen untuk sejumlah komoditas sumber daya alam Indonesia.
Danantara Jadi Penghubung
Airlangga menjelaskan, pembicaraan itu mencakup akses terhadap mineral kritis yang disediakan pemerintah. Dalam skema ini, Danantara berperan memfasilitasi kerja sama langsung antara perusahaan Indonesia dan perusahaan AS yang berminat menanamkan modal di sektor mineral kritis.
Menurut Airlangga, keterlibatan AS dalam sektor ini tidak lepas dari besarnya kepentingan terhadap komoditas strategis seperti tembaga, nikel, bauksit, dan rare earth. Keempatnya menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri modern, sehingga pembahasan akses dan investasi dipandang sebagai isu yang bernilai strategis bagi kedua negara.
Menuju Kesepakatan Akhir Januari 2026
Airlangga menyebut kerja sama tersebut ditargetkan dapat ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026, setelah seluruh proses perundingan rampung. Meski begitu, sebelum masuk ke tahap penandatanganan, tim teknis dari Indonesia dan AS masih akan melanjutkan pertemuan untuk menyusun legal drafting dokumen kesepakatan.
Dengan masih berlangsungnya pembahasan teknis itu, pemerintah tampak berhati-hati menjaga agar negosiasi tidak berhenti pada wacana tarif semata. Di sisi lain, pembicaraan mengenai mineral kritis menunjukkan bahwa hubungan dagang Indonesia-AS kini bergerak ke wilayah yang lebih luas, yakni investasi dan penguasaan rantai pasok bahan baku strategis.
Source link
