Transformasi demokrasi tidak pernah berlangsung secara lurus tanpa hambatan. Dalam setiap jalan dunia politik, demokrasi seringkali cenderung berayun mengikuti ritme perubahan masyarakat, mengalami masa-masa kegamangan, bahkan mundur sebelum bangkit dalam bentuk baru yang terkadang berseberangan dengan ekspektasi yang pernah dibayangkan generasi sebelumnya.
Gagasan Samuel Huntington (1991) mengenai gelombang demokratisasi menjadi relevan ketika menengok pengalaman Indonesia sejak kejatuhan Orde Baru. Ia menegaskan bahwa demokrasi adalah proses historis yang melalui fase-fase tertentu, bukan sebuah tujuan akhir yang statis. Cara berpikir semacam inilah yang seharusnya diterapkan untuk memahami dinamika relasi sipil–militer, termasuk dalam pembacaan terhadap jenis kepemimpinan militer yang dibutuhkan sepanjang perjalanan demokrasi nasional.
Perjalanan demokrasi di Indonesia setelah Soeharto merupakan bagian dari rangkaian gelombang ketiga yang juga mewarnai banyak bangsa lain. Namun demikian, demokratisasi Indonesia bukan sekadar berpindah rezim atau menggeser kekuasaan, melainkan mengalami proses panjang dan kompleks di mana berbagai kemajuan kerap disertai kompromi rapuh antara elit sipil dan militer (Aspinall, 2005; Mietzner, 2012). Kondisi inilah yang mendorong pengkajian terhadap pengejawantahan peran kepemimpinan militer dalam tiap fase perjalanan demokrasi negara.
Tiga tahapan penting demokratisasi Indonesia perlu dicermati: tahap transisi dari otoritarianisme, tahap konsolidasi permulaan, dan tahap konsolidasi lanjutan yang sering dianggap rapuh atau bahkan sebagai regresi demokrasi oleh banyak ilmuwan (democratic reversal). Setiap fase memiliki dinamika tantangan dan peluang yang tak seragam. Pada kesempatan kali ini, fokus pembahasan secara spesifik diarahkan pada aspek kepemimpinan militer, bukan kepemimpinan sipil.
Pada periode peralihan dari Orde Baru, fokus utama negara bukan meningkatkan efektivitas pertahanan, melainkan melucuti dominasi politik militer yang sudah mengakar. Agenda besarnya adalah depolitisasi militer: menarik tentara keluar dari gelanggang politik, membongkar struktur dualisme fungsi, dan mengokohkan kepatuhan militer terhadap kendali sipil (Linz & Stepan, 1996; Crouch, 2010). Dalam masa kritikal ini, sosok Panglima TNI yang ideal bukanlah yang flamboyan atau pembawa revolusi radikal, melainkan penjaga stabilitas transisi yang bekerja secara non-partisan serta teguh pada aturan (Huntington, 1957).
Memasuki fase konsolidasi awal, potensi kudeta militer menurun drastis meskipun institusionalisasi hubungan sipil-militer belum total. Permasalahan yang muncul justru berkisar pada kecenderungan perluasan tugas militer ke ranah nonpertahanan atas nama stabilitas atau respon terhadap defisit kapasitas sipil (Croissant dkk., 2013). Penelusuran reformasi militer Indonesia menunjukkan bahwa pembaruan lebih banyak terjadi secara normatif dan prosedural ketimbang substansial, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan organ militer itu sendiri (Wardoyo, 2017).
Pada konteks konsolidasi demokrasi, yang diperlukan ialah kepemimpinan militer yang berpegang teguh pada kepatuhan institusional, yakni memahami perintah sipil secara legalistik dengan tanpa menanamkan interpretasi pribadi atas mandat. Pola patronase lama, jika tetap dipertahankan, justru menambah ambiguitas dalam definisi ranah sipil dan militer (Feaver, 2003). Pembelahan tegas kedua ranah menjadi sangat urgen untuk memperkokoh pijakan demokrasi Indonesia guna menghindari kemerosotan atau pembalikan demokrasi.
Sayangnya, saat ini Indonesia tengah mengarungi tahap konsolidasi demokrasi yang lemah dengan segudang tantangan baru. Meski penyelenggaraan pemilihan berjalan rutin dan stabilitas relatif terjaga, tekanan terhadap kualitas demokrasi konstitusional semakin mencolok akibat memperkuat eksekutif dan mengendurkan mekanisme checks and balances (Power, 2018; Mietzner, 2020). Ancaman utama bukan lagi berasal dari ambisi militer mengambil alih kekuasaan, melainkan justru dari keharmonisan yang terlalu cair antara elit sipil dan militer, salah satunya lantaran banyak tugas dan jabatan sipil kini ikut diisi perwira militer aktif (Aspinall & Mietzner, 2019).
Dalam fase ini, rangkaian pencapaian normatif hasil reformasi menjadi mudah terkikis apabila tidak dijaga melalui penguatan nilai-nilai di tubuh militer itu sendiri. Oleh karena itu, kepemimpinan militer pada masa kini dituntut untuk mampu membatasi ekspansi peran institusional, tetap profesional, nonpartisan, dan memiliki kemampuan menahan diri secara kelembagaan meski mendapat permintaan atau justifikasi politik dari penguasa sipil (Bruneau & Croissant, 2019).
Analisis ragam kepemimpinan militer di Indonesia sejak era reformasi menggambarkan adanya variasi karakter dengan konsekuensi berbeda pada tiap fase. Di satu sisi, ada figur Panglima yang sangat efektif dalam pengerahan militer untuk tujuan negara, cocok di masa krisis atau pembangunan besar-besaran, tetapi justru membahayakan keseimbangan sipil-militer ketika demokrasi sudah lebih mapan, karena mengundang kecenderungan ekspansi peran militer. Di sisi lain, terdapat juga sosok militer yang steril dari politik dengan fokus teknis, yang meskipun mampu menjaga netralitas tetapi kurang efektif dalam membangun kohesi lintas-matra pada saat tekanan politik meningkat.
Tipe ideal di tengah fase konsolidasi rapuh adalah pemimpin militer dengan orientasi koordinatif, minim visibilitas politik, kuat dalam disiplin institusional, serta loyal kepada otoritas sipil secara prosedural. Pemimpin TNI macam ini mampu menerjemahkan mandat nasional menjadi harmonisasi pelaksanaan tugas tanpa membuka peluang peran ekstra militer di ranah nonpertahanan. Agenda nasional tidak digunakan sebagai alasan memperluas tafsir mandat, melainkan sebagai pembenaran untuk tetap dalam koridor aturan.
Untuk itu, penting bagi Indonesia memilih Panglima TNI yang lebih mumpuni dalam menjaga capaian reformasi ketimbang sekadar menjadi figur penggerak kebijakan. Kesetiaan militer pada Presiden harus dijalankan berlandaskan prinsip professionalisme tinggi serta evaluasi institusional yang ketat. Perintah Presiden harus diterjemahkan lintas-matra secara solid, tanpa mendorong TNI mengisi kekosongan dalam fungsi sipil ataupun memperluas cakupan kerja militer di luar fungsi pokok pertahanan.
Dalam tata kelola kekinian, tugas nonpertahanan sebaiknya ditampilkan sebatas sebagai penunjang kebijakan negara, bukan sebagai pintu masuk bagi perluasan peran. Kualifikasi Panglima TNI yang relevan dewasa ini adalah kemampuan merajut koordinasi lintas matra, mengokohkan soliditas internal, serta memastikan relasi sipil-militer tetap stabil dan profesional. Seringkali, tipe pemimpin semacam ini justru bekerja efektif di balik layar ketimbang mencari panggung publik.
Realitas yang kini dihadapi Indonesia adalah godaan kolaborasi yang terlalu harmonis antara elit sipil-militer, yang bisa menipiskan batasan fungsi. Maka, tipe Panglima TNI yang diperlukan adalah mereka yang andal, berpengalaman, dan bercita rasa tinggi terhadap perlunya penguatan kendali demokratik dibandingkan ekspansi kekuasaan.
Mencermati rangkaian kepemimpinan TNI sejak reformasi, tulisan ini menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah menilai satu-persatu siapa perwira terbaik dari Wiranto hingga ke Agus Subiyanto, melainkan pada bagaimana tiap sosok berkontestasi dalam fase demokratur yang terus mengalami evolusi.
Satu hal yang diperlukan bangsa ini agar proses demokrasi tak menjadi iliberal seperti yang dikhawatirkan para akademisi asing adalah memastikan bahwa proses demokrasi selalu berjalan dengan landasan pemisahan kekuasaan yang jelas. Kontrol sipil kini bukan semata soal membendung keinginan militer mengambil alih, melainkan memastikan agar TNI tak tergoda mengisi setiap ruang kosong dalam tata kelola negara. Maka, pemimpin militer yang benar-benar kuat justru adalah yang mampu menahan diri dan teguh menjaga koridor demokratik, agar cita-cita reformasi dan kualitas demokrasi Indonesia tak terkikis oleh perjalanan sejarah.
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Di Era Konsolidasi Demokratik
