Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk ikut serta dalam pendataan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menurut Cak Imin, pendataan ini penting agar bantuan yang diberikan oleh BPJS PBI dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya. Cak Imin juga menegaskan bahwa keterlibatan Pemda sangat diperlukan mengingat jumlah peserta BPJS PBI yang mencapai 152 juta atau sekitar 52 persen penduduk Indonesia.
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperkuat mekanisme pendataan peserta BPJS PBI dengan melibatkan langsung para penerima bantuan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau memperbaiki data mereka melalui saluran seperti Command Center, WA Center, maupun Cek Bansos.
Kedua Menko ini, Muhaimin Iskandar dan Saifullah Yusuf, memberikan keterangan pers terkait BPJS PBI di Kantor Kemenko PM, Jakarta. Mereka menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan masyarakat dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Aksi proaktif dari semua pihak diharapkan dapat membantu dalam penanganan dan pembaharuan data peserta BPJS PBI untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
