Pemerintah federal Kanada telah mengikuti langkah Inggris dengan melarang donasi kripto untuk kampanye politik, serta menutup saluran penggalangan dana dalam kripto selama pemilihan umum. Rancangan Undang-Undang (RUU) C-25, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pemilu yang kuat dan bebas, baru-baru ini diperkenalkan untuk melarang kontribusi politik dalam bentuk bitcoin (BTC) dan kripto lainnya, serta dalam wesel dan produk pembayaran prabayar yang dianggap sulit dilacak. Larangan ini berlaku luas di semua aspek sistem politik Kanada, termasuk partai politik, asosiasi daerah pemilihan, kandidat, kontestan kepemimpinan dan nominasi, serta pihak ketiga yang terlibat dalam iklan pemilihan.
Langkah ini diambil setelah pemerintah Inggris juga mengumumkan moratorium terhadap donasi mata uang kripto ke partai politik dengan alasan kekhawatiran bahwa aset digital dapat digunakan untuk menyembunyikan asal-usul uang asing dalam politik Inggris. RUU C-25 Kanada mengulas kerentanan teoretis yang terdokumentasi sebelumnya terkait masalah ini. Meskipun Kanada telah mengizinkan donasi kripto sejak 2019 di bawah kerangka administratif yang menganggapnya sebagai kontribusi non-moneter, tidak ada partai federal besar yang secara terbuka menerima kripto, dan tidak ada kontribusi yang diungkapkan selama pemilihan umum 2021 atau 2025.
Dalam kerangka 2019, kontribusi kripto tidak memenuhi syarat untuk penerimaan pajak, yang menjadi disinsentif penting dalam sistem di mana donor sering kali mengklaim kredit pajak. Penyumbang di atas USD 200 atau sekitar Rp 3,39 juta harus diidentifikasi publik berdasarkan nama dan alamat mereka. Hanya mata uang kripto dengan blockchain publik yang verifikasi yang memenuhi syarat, sedangkan koin privasi seperti Monero atau ZCash dikecualikan. Sebagai ketentuan, kandidat harus menukarkan kripto menjadi mata uang fiat sebelum menggunakannya.
