Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) mengancam akan memblokir Google dan YouTube karena dianggap melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Tunas No. 17 Tahun 2025. Ancaman ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia. Jika tindakan blokir dilakukan, akan ada konsekuensi serius yang akan dirasakan oleh warga Indonesia.
Aturan sanksi yang diberlakukan berupa ancaman tertulis hingga pemutusan akses permanen atau pemblokiran. Dampaknya akan dirasakan terutama dalam perlindungan anak dari ancaman digital. PP Tunas bertujuan menciptakan perlindungan bagi anak-anak Indonesia dari perundungan siber, penipuan digital, dan konten pornografi di dunia digital.
Selain itu, kemungkinan besar akan terjadi perubahan besar dalam konsumsi konten digital warga Indonesia apabila YouTube diblokir. Platform lain seperti Meta (Facebook, Instagram, Threads), X, dan Bigo Live yang sudah dinilai patuh penuh kemungkinan akan menjadi tujuan utama migrasi warga.
Pemblokiran YouTube juga akan memberikan dampak tambahan bagi masyarakat, seperti pukulan bagi ekonomi kreatif karena hilangnya pendapatan dari konten kreator dan UMKM. Hal ini juga akan menghambat akses edukasi karena YouTube sebagai sumber pembelajaran utama. Selain itu, ketergantungan infrastruktur digital dan risiko keamanan penggunaan VPN juga menjadi masalah potensial.
Langkah tegas Komdigi ini bertujuan untuk memprioritaskan kedaulatan digital dan perlindungan warga, terutama anak-anak, di atas kepentingan bisnis platform global. Masyarakat menantikan apakah Google akan mematuhi aturan atau membiarkan layanannya hilang dari ruang digital Indonesia.
