Industri gula nasional kembali menjadi sorotan setelah mencuatnya kabar kerugian BUMN PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co sebesar Rp 680 miliar. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen menilai bahwa kerugian ini bukan sekadar persoalan teknis manajemen, melainkan puncak gunung es dari karut-marut tata kelola industri gula dari hulu hingga hilir. Menurutnya, kegagalan mencapai swasembada gula selama bertahun-tahun disebabkan oleh kebijakan yang tidak rasional dan mengabaikan realitas di tingkat petani. Soemitro mendorong agar pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap kinerja PT SGN, karena perusahaan plat merah tersebut bertanggung jawab atas amanah rakyat. Ia menekankan bahwa kerugian sebesar Rp 680 miliar seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah.
Menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Pertanian dengan Komisi VI DPR RI terkait kerugian SGN, Soemitro menilai bahwa pembenahan manajemen, regulasi, dan kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan produksi gula nasional. Ia juga menyatakan skeptis terhadap rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari swasta ke BUMN, karena menurutnya, masih ada banyak hal yang harus diperbaiki sebelum langkah tersebut diambil. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dalam merespons situasi ini, mengatakan bahwa pemerintah memberikan dukungan untuk memperoleh pembiayaan dengan subsidi bunga 2 persen di Bank Himbara demi mencapai target serap 4 juta ton beras petani. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan pembiayaan yang dibutuhkan.
