Pemerintah Rusia telah mengusulkan langkah yang kontroversial terkait kripto. Meskipun demikian, Mahkamah Agung Rusia mengkritiknya karena dianggap terlalu cepat dalam menetapkan sanksi pidana. Mahkamah Agung pun menilai dasar hukum untuk melakukan hal ini masih lemah karena aturan utama terkait mata uang digital belum berlaku sepenuhnya. Regulasi dasar mengenai mata uang digital dijadwalkan akan berlaku pada bulan Juli, sehingga penerapan sanksi pidana sebelum aturan tersebut efektif dikhawatirkan akan menciptakan ketidaksesuaian hukum. Sementara itu, pemerintah terus memperluas regulasi terhadap kripto, termasuk dengan menyusun aturan terhadap aktivitas penambangan kripto ilegal. RUU yang diajukan akan memberikan kekuasaan kepada Bank of Russia untuk memberikan lisensi dan mengawasi aktivitas kripto di negara tersebut. Aturan ini juga akan melibatkan lembaga seperti Komite Investigasi dan Dinas Keamanan Federal, untuk menjaga pengawasan atas sektor aset digital semakin ketat.

