Menteri PPN/Kepala Bappenas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Keluar dari Middle Income Trap
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan pesan kunci pada kumparan Halal Forum 2025 di Ballroom Artotel Mangkuluhur, Jakarta, pada Selasa (27/5/2025). Rachmat menilai bahwa Indonesia perlu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi guna keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Menurut Rachmat, Indonesia telah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah sejak 1993. Namun demikian, Indonesia masih terjebak dalam middle income trap selama 33 tahun dan belum mampu mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19, dihadapi dalam perjalanan ekonomi nasional.
Strategi Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Rachmat menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap menjadi prioritas utama Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan akan membantu memperluas kapasitas produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 diharapkan dapat memberikan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menuju target 2029, sesuai dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Strategi yang disiapkan mencakup penguatan produktivitas, peningkatan investasi, serta percepatan industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
BI: Pertumbuhan Ekonomi RI Berpotensi Capai 6 Persen pada 2027
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpeluang mencapai 6 persen pada tahun 2027 jika faktor pendukungnya terwujud. Faktor tersebut antara lain meliputi prospek ekonomi global yang lebih membaik, peningkatan investasi melalui proyek strategis nasional, dan optimalisasi penerimaan negara seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi.
Kebijakan BI akan terus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan. Pelonggaran likuiditas moneter, insentif likuiditas makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran menjadi sejumlah kebijakan yang dilakukan untuk mendukung aktivitas usaha, terutama UMKM dan ritel, serta mengakselerasi perkembangan ekonomi digital.
Bank Indonesia juga memperkirakan nilai tukar rupiah pada tahun 2027 berkisar di Rp17.500 per dolar AS dan inflasi tetap dalam sasaran 1,5 hingga 3,5 persen. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,9 persen pada tahun yang sama, BI akan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam memperkuat stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.
