Sunday, November 8, 2026
HomeEkonomi**Wajib Halal Berlaku 18 Oktober, Ada Aturan Khusus UMK dan Impor**

**Wajib Halal Berlaku 18 Oktober, Ada Aturan Khusus UMK dan Impor**

Implementasi kewajiban sertifikasi halal dipastikan tetap dimulai pada 18 Oktober 2026. Pemerintah tidak menunda pemberlakuan kebijakan tersebut, tetapi tengah menyiapkan ketentuan khusus untuk kondisi tertentu agar pelaksanaannya tidak mengganggu keberlangsungan usaha.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan, ketentuan khusus itu terutama akan mengatur usaha mikro dan kecil (UMK), produk impor, bahan baku, serta barang gunaan. Aturan tersebut disusun agar penerapan kewajiban halal berlangsung tertib, proporsional, dan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wajib halal bukan larangan bagi pelaku usaha

“Wajib Halal tetap kita implementasikan mulai 18 Oktober 2026. Tidak ada penundaan,” kata Haikal di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Menurut dia, pemerintah masih melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan baik sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ketentuan khusus yang sedang disiapkan diharapkan dapat menjaga agar proses implementasi tetap terukur tanpa mengabaikan kewajiban pemastian kehalalan produk.

Haikal menegaskan, penerapan kewajiban halal dan pemastian kehalalan produk luar negeri bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan terhadap pelaku usaha. Kebijakan itu, kata dia, merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Regulasi tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus menciptakan kepastian berusaha. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mengedepankan mekanisme pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan hukum.

BPJPH ingatkan soal penipuan

BPJPH juga memastikan tidak ada kebijakan untuk melakukan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan. Haikal meminta pelaku usaha dan masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan lembaganya, terutama menjelang pemberlakuan kewajiban halal.

Modus penipuan yang perlu diwaspadai antara lain komunikasi yang mengaku berasal dari BPJPH, lalu meminta pelaku usaha membayar sejumlah uang dengan alasan denda, sanksi, atau penyelesaian kewajiban sertifikasi halal.

“Namun, pemerintah sedang menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi produk UMK dan produk impor, agar pelaksanaannya tetap tertib, proporsional, dan tidak mengganggu keberlangsungan usaha,” ujar Haikal.

Ia mengarahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan serta pelaksanaan Jaminan Produk Halal melalui situs resmi BPJPH. Saluran tersebut menjadi rujukan untuk menghindari informasi palsu maupun permintaan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan.

Source link

RELATED ARTICLES

Paling Populer