Kantor Imigrasi Batam menunda keberangkatan 974 penumpang yang hendak bepergian ke luar negeri selama Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural sekaligus mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Penundaan paling banyak terjadi di Pelabuhan Batam Centre, yakni 804 penumpang. Berikutnya, 152 penumpang ditunda keberangkatannya melalui Pelabuhan Citra Tritunas, 10 penumpang di Pelabuhan Gold Coast Bengkong, dan enam penumpang di Bandara Hang Nadim. Masing-masing satu penumpang juga ditunda keberangkatannya di Pelabuhan Sekupang dan Nongsa Pura.
Pemeriksaan untuk mencegah eksploitasi
Kepala Kantor Imigrasi Batam Wahyu Eka Putra mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan negara bagi warga negara Indonesia (WNI). Menurut dia, masyarakat yang berangkat ke luar negeri dengan proses perekrutan tidak jelas berisiko mengalami penipuan, eksploitasi, hingga menjadi korban perdagangan orang.
Wahyu menegaskan, penundaan keberangkatan bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat yang hendak bepergian atau mencari pekerjaan di luar negeri. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan perjalanan berlangsung sesuai prosedur dan tidak terkait perekrutan tenaga kerja ilegal.
“Imigrasi tidak bermaksud menghalangi masyarakat yang ingin bepergian atau mencari penghidupan di luar negeri. Namun, kami berkewajiban memastikan perjalanan tersebut dilakukan sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat berangkat dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, tetapi justru menjadi korban penipuan atau eksploitasi di negara tujuan,” ujar Wahyu.
Dalam proses pemeriksaan, petugas tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan. Imigrasi juga mendalami tujuan keberangkatan serta menilai adanya indikasi penyalahgunaan dokumen atau pola perjalanan nonprosedural.
Kasus WNI di Rusia dan Madagaskar
Penguatan pengawasan itu dilakukan di tengah adanya sejumlah kasus WNI yang diduga menjadi korban perekrutan kerja menyesatkan di luar negeri. Pada September 2026, pemerintah Indonesia menelusuri informasi mengenai delapan WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia melalui tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi.
Pemerintah masih memverifikasi identitas para WNI tersebut, proses perekrutan, serta kemungkinan adanya unsur penipuan dan eksploitasi dalam kasus itu.
Kasus lain terjadi di Madagaskar pada bulan yang sama. Sebanyak 49 WNI dilaporkan ditahan otoritas setempat dan diduga berkaitan dengan praktik penipuan kerja serta TPPO. Salah satu WNI disebut semula dijanjikan pekerjaan di sebuah pabrik di Malaysia, tetapi kemudian dibawa ke Madagaskar. Ia diduga dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scam) dan perjudian daring.
Wahyu mengatakan pengalaman tersebut menjadi alasan pentingnya pemeriksaan sebelum keberangkatan. “Lebih baik kami melakukan pemeriksaan secara cermat sebelum keberangkatan daripada masyarakat harus menghadapi risiko eksploitasi setelah tiba di luar negeri. Prinsip kami adalah melindungi WNI, dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk melakukan perjalanan internasional sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sejalan dengan perintah harian Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, penguatan pengawasan dan sinergi penegakan hukum tetap menjadi prioritas jajaran imigrasi. Imigrasi Batam menyatakan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan terukur untuk menjaga keamanan perlintasan sekaligus melindungi WNI dari ancaman perdagangan orang.

