Sudewo Menolak Mundur di Tengah Gelombang Protes Pati, DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan
PATI — Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memuncak di Kabupaten Pati, Rabu (13/8). Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan dan mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun, di hadapan tekanan publik itu, Sudewo memilih tetap bertahan dan menegaskan dirinya tidak akan melepaskan kursi bupati karena merasa dipilih melalui proses yang sah.
Sudewo Minta Maaf, Tetapi Tetap Bertahan
Sudewo sempat menyampaikan permintaan maaf di tengah memanasnya aksi di depan Kantor Bupati Pati. Kendati demikian, permintaan maaf itu tidak diikuti langkah untuk mundur. Ia menilai situasi yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi dirinya, terlebih masa kepemimpinannya masih tergolong baru. Sudewo juga menyatakan akan memperbaiki kebijakan yang memicu kemarahan warga.
Pernyataan itu tidak meredakan desakan massa yang sejak awal menuntut ia lengser. Bagi para demonstran, kenaikan PBB-P2 dinilai memberatkan dan menjadi simbol kebijakan yang dianggap jauh dari aspirasi masyarakat.
DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan
Di sisi lain, DPRD Pati bergerak dengan membentuk panitia khusus atau pansus pemakzulan melalui hak angket. Langkah ini diambil untuk menelusuri kebijakan Bupati Sudewo, termasuk dugaan persoalan dalam pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati yang sebelumnya dipertanyakan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pansus tersebut menjadi jalur formal yang kini membuka pemeriksaan lebih jauh terhadap kebijakan dan integritas kepala daerah. Proses ini sekaligus menunjukkan bahwa polemik di Pati tidak lagi berhenti pada aksi jalanan, tetapi sudah masuk ke ranah politik dan kelembagaan.
Ujian Politik bagi Kepemimpinan Baru
Sudewo menegaskan posisinya sebagai bupati diperoleh melalui proses demokratis yang sah. Ia juga menyatakan siap menghormati mekanisme resmi yang dijalankan DPRD. Namun, gelombang protes yang berlangsung di Pati memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan pemerintah daerah dan penerimaan publik.
Aksi ribuan warga itu menjadi penanda kuat bahwa kebijakan pajak dan keputusan pemerintahan daerah tak lagi bisa dibaca sebagai urusan administratif semata. Dalam beberapa hari ke depan, arah penyelesaian konflik ini akan sangat ditentukan oleh langkah DPRD dan sikap Sudewo terhadap tekanan politik yang terus menguat.
Source link
