Pada tanggal 11 Januari 2026, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat memperingatkan tentang potensi dampak peralihan besar-besaran masyarakat ke kendaraan listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh ketergantungan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat pada pajak kendaraan konvensional yang masih tinggi hingga saat ini.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, menekankan perlunya langkah-langkah mitigasi risiko fiskal untuk menghadapi tren meningkatnya penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera bersiap menghadapi perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap jenis kendaraan bermotor, dari bensin ke listrik.
Selama kunjungan kerja evaluasi kinerja tahun 2025 dan pembahasan rencana kerja 2026 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jajang menyampaikan bahwa terjadi pergeseran minat masyarakat ke kendaraan listrik, terutama roda dua, di Kabupaten Bandung Barat. Tanpa strategi diversifikasi sumber pendapatan daerah yang baru, tren kendaraan listrik berpotensi mengganggu stabilitas penerimaan daerah.
Jajang menilai bahwa keadaan ini harus menjadi variabel utama dalam penyusunan target pendapatan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Ia juga meminta agar pemerintah daerah tidak menetapkan target yang terlalu berisiko. P3D dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat harus bersikap lebih realistis dalam menetapkan target pendapatan berdasarkan capaian tahun sebelumnya.
Terobosan terbaru terkait baterai kendaraan listrik seukuran ponsel yang diperkenalkan oleh Donut Lab juga menjadi sorotan. Baterai solid-state EV ini memiliki keunggulan pengisian cepat dalam 5 menit, kepadatan energi tinggi, dan siap digunakan pada motor listrik produksi nyata. Hal ini menunjukkan inovasi yang terus berkembang dalam penggunaan kendaraan listrik.
