Eskalasi geopolitik di Timur Tengah menyebabkan ketidakstabilan pasokan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan masyarakat Indonesia untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan krisis energi akibat situasi ini. Negara-negara lain seperti Filipina sudah menyatakan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh juga mengalami krisis dalam pasokan bahan bakar minyak.
Purbaya menegaskan bahwa keadaan darurat energi bukan disebabkan oleh kekurangan anggaran pemerintah untuk membeli minyak mentah akibat kenaikan harga yang signifikan akibat perang. Namun, yang menjadi concern utama Purbaya adalah ketidakstabilan pasokan energi yang bisa memicu krisis di Indonesia.
Meskipun persediaan BBM masih terjaga, Purbaya meminta agar masyarakat tetap siap menghadapi kemungkinan penipisan pasokan akibat penjagaan ketat di Selat Hormuz. Purbaya menyatakan bahwa APBN masih memiliki kekuatan untuk menghadapi lonjakan harga minyak dan tidak akan diubah hingga akhir tahun 2026, meskipun ia akan tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menyikapi hal ini, Purbaya memastikan bahwa alokasi subsidi energi dalam APBN tetap dipertahankan. Ia menekankan bahwa penyesuaian harga BBM harus melalui proses perhitungan yang tepat berdasarkan kenaikan rata-rata, bukan secara mendadak. Purbaya berkomitmen untuk menjaga kestabilan pasokan energi dan menjaga likuiditas sistem keuangan dengan serius melalui langkah-langkah yang diperlukan, termasuk suntikan dana tambahan sebesar Rp 100 triliun ke sektor perbankan menjelang Lebaran.
