Bahlil Kaget Devisa RI Habis Rp150 Triliun untuk Impor LPG
Jakarta, 10 Mei 2026 — Ketergantungan Indonesia pada LPG impor kembali menjadi sorotan pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, setiap tahun negara harus mengalokasikan devisa sekitar Rp120 triliun hingga Rp150 triliun hanya untuk mendatangkan LPG dari luar negeri.
Perhatian itu disampaikan Bahlil usai pelantikan pejabat eselon II di Kementerian ESDM pada 6 Mei 2026. Menurut dia, beban impor LPG tidak hanya menggerus cadangan devisa, tetapi juga ikut menekan ruang fiskal lewat subsidi energi yang terus membesar.
Beban Impor dan Subsidi yang Terus Naik
Bahlil menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia mengingatkan bahwa angka devisa untuk impor LPG dapat semakin tinggi ketika harga minyak dunia bergerak naik. Di sisi lain, subsidi LPG dalam APBN juga terus meningkat dari tahun ke tahun.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, nilai subsidi LPG pada 2025 mencapai Rp87 triliun. Besaran itu, menurut Bahlil, menjadi tanda bahwa subsidi energi belum sepenuhnya efektif karena justru banyak terserap untuk komoditas yang masih bergantung pada pasokan luar negeri.
Lebih dari 75 Persen Masih Bergantung pada Impor
Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM mencatat impor LPG Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Saat ini, lebih dari 75 persen kebutuhan nasional masih dipenuhi dari impor. Ketergantungan yang tinggi itu membuat pasokan dalam negeri rentan terhadap gejolak harga dan kondisi pasar global.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah mendorong sejumlah opsi untuk mengurangi dominasi LPG impor. Salah satu yang tengah disiapkan adalah peralihan dari LPG ke CNG. Kajian penggunaan CNG sebagai pengganti LPG 3 kg sedang dilakukan untuk menilai keunggulan maupun keterbatasannya dalam pemakaian rumah tangga.
DME Masih Dikaji, CNG Muncul sebagai Opsi
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengembangan DME berbasis batu bara kalori rendah sebagai alternatif LPG. Namun, proyek tersebut masih menghadapi persoalan keekonomian dan kebutuhan dukungan subsidi agar bisa bersaing di pasar. Karena itu, CNG turut masuk dalam pembahasan sebagai pilihan yang dinilai lebih cepat dikaji untuk kebutuhan masyarakat.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan impor energi sekaligus memperbaiki struktur subsidi. Bagi Bahlil, persoalan LPG bukan sekadar urusan pasokan, melainkan juga soal seberapa besar uang negara yang terus keluar untuk komoditas yang belum sepenuhnya diproduksi di dalam negeri.
Source link
