Donald Trump Menemui Kendala Hukum dalam Rencana Cadangan Bitcoin
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghadapi kendala hukum dan yurisdiksi terkait rencananya untuk memiliki cadangan bitcoin yang strategis. Hal ini disampaikan sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg dari the block pada Selasa (7/7/2026).
Sumber Dana Cadangan Bitcoin
Seperti yang diungkapkan Trump sejak awal masa kepresidenannya, sebagian besar cadangan bitcoin didanai dari bitcoin yang telah dikuasai pemerintah melalui penyitaan kriminal atau perdata. Selain itu, aset digital tersebut juga dikelola secara terpisah.
Perintah yang dikeluarkan juga memerintahkan Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan AS untuk menyusun strategi anggaran netral guna memperoleh bitcoin tanpa memberatkan wajib pajak. Namun, belum ada kejelasan apakah Departemen Keuangan memiliki kewenangan hukum untuk mengelola cadangan tersebut.
Penempatan Cadangan dan Evaluasi Rencana
Diskusi juga berkembang terkait kemungkinan penempatan cadangan di dalam Departemen Perdagangan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah sejauh mana bitcoin dapat disimpan tanpa batas waktu mengingat volatilitasnya yang tinggi.
Juru bicara Gedung Putih, Liz Huston, menyatakan bahwa pemerintahan Trump terus bekerja keras untuk merancang rencana implementasi cadangan tersebut. Visi presiden adalah menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat global kripto dan teknologi mutakhir.
Perwakilan dari Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan belum memberikan tanggapan atau komentar terkait situasi ini. Sebelumnya, penasihat kripto utama Gedung Putih, Patrick Witt, berharap akan ada “pengumuman besar” mengenai langkah selanjutnya terkait rencana cadangan bitcoin Trump.
