Pada bulan Juli lalu, Presiden Trump menyetujui ketentuan baru yang mengatur larangan bagi pejabat publik, pegawai pemerintah, dan pasangan mereka terkait penerbitan atau sponsor aset digital. Ketentuan yang akan diberlakukan hingga Januari 2029 ini langsung menuai kritik dari pihak Demokrat karena dianggap kurang memadai. Sebagai respons, mereka kemudian mengajukan versi revisi RUU bersama Senator Republik Thom Tillis.
Kritik Demokrat terhadap RUU
Menurut laporan dari Politico, pihak Demokrat menolak untuk mendukung versi terbaru dari RUU tersebut, meskipun RUU itu sendiri merupakan langkah penting untuk disahkan. RUU yang diusulkan tidak mengalami perubahan signifikan pada bagian etika, dan tetap memberikan wewenang utama penegakan aturan kepada Departemen Kehakiman.
Penambahan Aturan
RUU terbaru ini juga memasukkan aturan terkait non-decentralized finance trading protocols. Protokol ini didefinisikan sebagai individu atau kelompok orang yang bekerja sama dan memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau mengubah secara materiil fungsi, operasional, atau aturan konsensus dari protokol perdagangan keuangan terdesentralisasi.
RUU tersebut juga mengharuskan protokol perdagangan non-DeFi untuk mendaftar ke Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dengan pembuatan aturan bersama Departemen Keuangan AS. Menurut sumber dari industri kripto yang diwawancarai oleh The Block, penambahan ketentuan ini merupakan permintaan dari pihak Demokrat.
