Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia sebelum dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 1966. Perjalanan partai ini berlangsung lebih dari lima dekade, ditandai pertumbuhan gerakan kiri, konflik dengan pemerintah, kebangkitan melalui Pemilu 1955, serta keruntuhan setelah peristiwa 30 September 1965.
Sejarah PKI dan peristiwa 1965 hingga kini masih memuat perbedaan penafsiran di kalangan sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat, bahan kajian mengenai periode tersebut berasal dari beragam koleksi, termasuk arsip Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Karena itu, pembahasan sejarah perlu membedakan fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, dan interpretasi yang masih diperdebatkan.
Dari ISDV hingga konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu kemudian berkembang dan pada 1920 berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang selanjutnya dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI pun mengalami pembatasan dan tekanan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil sebagai kekuatan politik. Namun, partai tersebut terlibat dalam konflik besar pada 1948. Pada 18 September tahun itu, terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan menyebut peristiwa tersebut sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, khususnya Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang beranggotakan sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. ANRI juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal yang sama.
Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sedangkan sebagian lainnya tewas. Peristiwa Madiun kemudian menjadi titik penting dalam memburuknya hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Kebangkitan politik dan ketegangan menjelang 1965
Setelah mengalami kehancuran organisasi, PKI membangun kembali kekuatannya pada 1950-an di bawah D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya. Basis dukungannya meluas ke kalangan buruh, petani, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya.
Dalam Pemilu 1955, PKI meraih 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Hasil itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI memperoleh sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Memasuki Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, PKI mendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pengaruh partai semakin besar pada awal 1960-an, ketika PKI memiliki organisasi massa yang luas dan ruang politik dalam pemerintahan Presiden Soekarno.
Namun, persaingan antara PKI, Angkatan Darat, serta kelompok politik dan sosial lainnya kian tajam. Perselisihan itu mencakup persoalan politik, ideologi, organisasi massa, agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
G30S, kekerasan, dan pembubaran PKI
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Terdapat perbedaan historiografi mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi. Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber lain membahas peran sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. Komnas HAM kemudian menyelidiki rangkaian pelanggaran HAM berat pada 1965-1966.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan menindak PKI beserta organisasi serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan. Komnas HAM mencatat adanya pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Dampaknya juga dirasakan keluarga serta orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI dan organisasi massanya. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia serta melarang penyebaran dan pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran tersebut mengakhiri keberadaan PKI sebagai kekuatan politik resmi sekaligus mempercepat berakhirnya pemerintahan Soekarno. Soeharto kemudian diangkat sebagai Presiden pada 1968 dan memimpin pemerintahan Orde Baru hingga 1998. Sementara itu, G30S dan kekerasan 1965-1966 tetap menjadi objek penelitian sejarah, terutama terkait aktor, motif, tingkat keterlibatan PKI, dan rangkaian kekerasan setelah peristiwa tersebut.
