Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut resolusi terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memperluas hak partisipasi Palestina dalam Sidang Umum PBB. Keputusan tersebut didukung 152 negara anggota, sementara tiga negara menolak dan empat lainnya memilih abstain.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai keputusan itu menjadi perkembangan penting bagi perjuangan Palestina. Ia menyebut resolusi tersebut membuka ruang yang lebih besar bagi Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh serta menempuh jalur hukum internasional.
“Saya memanjatkan rasa syukur kepada Allah karena melalui Resolusi PBB September ini akhirnya Palestina diterima sebagai anggota tetap PBB dan berhak mengikuti Sidang Umum PBB,” ujar Sudarnoto dalam keterangannya, Selasa (22/9).
Dalam resolusi itu, Palestina diberi hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pidato secara virtual dalam Sidang Umum PBB. Sudarnoto mengatakan dukungan mayoritas negara anggota menunjukkan kegagalan upaya Amerika Serikat untuk mencegah kehadiran Palestina di forum tersebut.
“Didukung oleh 152 negara, upaya Amerika untuk mencegah kehadiran Palestina di PBB pada akhirnya gagal total. Alhamdulillah, sejumlah negara Barat memberikan dukungan,” kata Sudarnoto, yang juga menjabat Presiden Koalisi Asia Pasifik untuk Al-Quds dan Palestina.
Mendorong Jalur Hukum Internasional
Menurut Sudarnoto, penerimaan Palestina dalam proses partisipasi di PBB dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tuntutan terhadap Israel. Ia menyebut jalur hukum melalui Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai bagian dari upaya mengadili para pemimpin Israel atas dugaan kejahatan perang.
Ia menegaskan langkah lanjutan harus dilakukan secara kuat dan terukur. MUI, kata dia, menuntut pasukan Israel mundur dari seluruh wilayah Palestina, pengembalian tanah Palestina yang direbut secara paksa, serta pengusiran pemukim ilegal Israel.
Sudarnoto juga mendesak perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa. “Langkah ini harus menguat dan terukur. Pasukan Israel harus mundur dari seluruh wilayah Palestina, tanah-tanah Palestina yang direbut paksa harus dikembalikan, pemukim ilegal Israel harus keluar, dan Masjid Al-Aqsa diselamatkan dari tangan dingin zionis,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta tokoh-tokoh kunci Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, segera ditangkap dan diadili.
Mendorong Konsolidasi OKI dan Tekanan Ekonomi
MUI mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera melakukan konsolidasi dan mempercepat langkah diplomasi untuk memaksimalkan dampak resolusi tersebut. Bagi MUI, tindak lanjut tidak cukup dilakukan melalui jalur hukum dan diplomasi.
Tekanan ekonomi terhadap Israel juga dinilai perlu diperkuat. Sudarnoto menyerukan boikot secara masif, bahkan embargo, sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan ekonomi Israel.
“Intinya, resolusi PBB ini haruslah dimanfaatkan untuk perubahan penting di bidang politik, hukum, diplomasi, dan ekonomi,” kata Sudarnoto.
