Presiden Prabowo Subianto meminta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap kredibel di tengah upaya pemerintah menjaga kondisi ekonomi jangka pendek. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa proses pembahasan Rancangan APBN (RAPBN) 2027 telah selesai dan disepakati bersama DPR. Ia menyebut rapat paripurna berjalan lancar dengan dukungan DPR yang dinilai konkret dan jelas.
“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin kami telah menyelesaikan proses RAPBN 2027, dan telah menyampaikan kepada Bapak Presiden kemarin paripurna berjalan lancar, dukungan dari DPR sangat-sangat konkret dan sangat-sangat jelas,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Target pendapatan dan belanja negara
RAPBN 2027 memuat target pendapatan negara lebih dari Rp3.400 triliun. Pada saat yang sama, belanja negara diproyeksikan mencapai lebih dari Rp4.100 triliun.
“Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara Rp4.100 triliun lebih,” kata Suahasil.
Selain melaporkan hasil pembahasan RAPBN, Suahasil menyampaikan kepada Presiden mengenai kebutuhan untuk mempertahankan kondisi perekonomian dalam jangka pendek. Pemerintah juga membahas penguatan sejumlah bantuan yang diperlukan untuk menghadapi situasi ekonomi saat ini.
“Kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan, bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini, nanti Pak Menko akan menjelaskan,” ujarnya.
Efisiensi APBN harus terukur
Prabowo mengarahkan agar efisiensi anggaran dilakukan secara terukur. Menurut Suahasil, langkah tersebut ditujukan untuk memastikan anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan juga membangun infrastruktur,” kata Suahasil.
Ia menjelaskan, APBN tetap difokuskan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan. Sementara itu, Danantara akan memiliki peran lebih kuat dalam investasi sebagai bagian dari sinergi pengelolaan perekonomian nasional.
“APBN itu membiayai yang sifatnya adalah pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan juga kemudian operasional dari pemerintah. Lalu kemudian Danantara itu adalah investasi, investasi akan sangat kuat di Danantara. Tadi kita banyak membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama,” ujar Suahasil.
