Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang baru saja menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan untuk memberhentikan pegawai yang bekerja di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang menolak untuk berubah. Purbaya menegaskan hal ini sebagai bagian dari upaya yang dilakukannya dalam perbaikan kinerja DJBC. Bahkan, Purbaya telah meminta izin dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh di DJBC dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Jika setelah satu tahun usaha perbaikan tersebut masih tidak membuahkan hasil, Purbaya juga telah menegaskan bahwa DJBC akan dibekukan sepenuhnya. Artinya, sebanyak 16.000 pegawai DJBC akan dirumahkan. Purbaya menyatakan hal ini usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2025 di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada 1 Desember 2025.
Dalam upayanya memperbaiki DJBC, Purbaya menyatakan kesiapan untuk memberikan waktu bagi para pegawai DJBC untuk berubah. Namun, dia juga menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pegawai DJBC yang menolak untuk meningkatkan kinerjanya. Purbaya meyakini bahwa dengan upaya bersama, kinerja para pegawai DJBC masih bisa diperbaiki ke depannya. Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan dan pegawai yang tidak siap untuk berubah akan ditangani secara cepat.
Sebelumnya, Purbaya telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo tentang fokus pengawasan terhadap kinerja DJBC dalam kurun waktu satu tahun ke depan, sebagai respons terhadap kurangnya citra positif DJBC di mata masyarakat. Ancaman pembekuan DJBC juga telah disampaikan sebagai langkah terakhir jika tidak terjadi perbaikan dalam waktu yang ditentukan. Jika DJBC benar-benar dibekukan, Purbaya berencana untuk mengalihkan peran DJBC kepada perusahaan swasta dari Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS), seperti yang pernah dilakukan pemerintah pada masa Orde Baru.
